Adapunnilai-nilai etika Pancasila dapat diimplementasikan dalam tatanan sebagai berikut : 1. Tatanan bermasyarakat, seperti larangan mengeksploitasi sesama manusia sesuai perikemanusiaan dan perikeadilan sosial. 2. Tatanan bernegara mempunyai nilai-nilai dasar yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. 3. Pertamatipe evaluasi hasil yakni riset yang mendasarkan diri pada tujuan kebijakan, kedua yaitu tipe evaluasi proses yakni riset evaluasi yang berdasarkan pada petunjuk teknis atau pelaksanaan. Oleh karena itu evaluasi kebijakan bagi pemerintah sangat diperlukan untuk mengukur sejauh mana kinerja yang dilakukan oleh pemerintah, kebijakan yang Melaksanakankajian dan analisis kebijakan sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama. Rp7.561.650,00 - Rp8.101.650,00 Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional dan Keputusan Menteri c. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri; d. tidak memenuhi persyaratan lainnya rumusanPancasila dapat dianggap tidak ada lagi. Permasalahan Pancasila yang masih terasa mengganjal adalah tentang penghayatan pula pengertian bahwa rumusan Pancasila harus sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. 4. Instruksi Presiden RI No.12 Tahun 1968 pemerintah yang menentukan dalam pelaksanaan kebijakan Sekarangbanyak sekali orang yang menganggap bahwa Pancasila di negeri kita ini sudah tidak ada. Cover nya saja pancasila tetapi dalam nya komunis, kapitalis dan sebagainya. Lantas dimana nilai-nilai Pancasila sekarang di kehidupan sekitar kita? Kita sebagai generasi muda wajib mempertahankan nilai-nilai Pancasila agar tidak hanya menjadi simbolis dan digantikan dengan ideologi yang lain. Dengandemikian, pancasila sebagai sumber nilai dapat menjadi arh bagi kebijakan negara dalam mengembangkan kehidupan sosial budaya indonesia yang beradab, sesuai dengan sila ke-2, kemanusiaan yang adil dan beradab.Pengembangan sosial budaya harus dilakukan dengan mengangkat nilai-nilaiyang dimliki bangsa indonesia, yaitu nilai-nilai pancassila. JAKARTA Organisasi masyarakat yang terbukti menganut, mengembangkan, serta mengancam ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, dapat dibubarkan.. Hal itu merujuk pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang diteken Presiden Joko Widodo pada Undang- Undang yang tidak sesuai dengan Pancasila : UU no. 7 Tahun 2004 tentang Privatisasi Air Pasal 9 1. Hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. 2. iniadalah prinsip Keadilan Notonegeoro, suatu kebijakan dikatakan adil jika sesuai dengan hukum yang berlaku di suatu negara. Dengan kata lain prinsip CSR tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya, prinsip keadilan yang terdapat dalam konsep CSR, yaitu: prinsip pertama adalah kesinambungan atau Apakahkita atau negara mengamalkan Pancasila dengan baik? Opini Aris Santoso. Bagi yang tidak setuju, penerbitan Perppu no. 2/17 ini dianggap sebagai ancaman serius bagi kebebasan berserikat GXueUB.